Senin, 13 April 2015

Presiden Jokowi Resmikan Taman Nasional Gunung Tambora

Pushumas Kemenhut, Dompu : Presiden RI Joko Widodo meresmikan Taman Nasional Gunung Tambora pada acara puncak peringatan 200 tahun meletusnya Gunung Tambora dengan tema “Tambora Menyapa Dunia” , Sabtu (11/4) di Doro Ncanga, Dompu, Nusa Tenggara Barat. Kawasan Gunung Tambora yang sebelumnya berstatus cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru ditetapkan sebagai Taman Nasional melalui SK.111/MenLHK-II/2015 tanggal 7 April 2015.

Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan Festival Tambora sebaiknya digelar setiap tahun supaya bisa meningkatkan daya tarik wisatawan. “Saya ingin peringatan dua abad meletusnya Gunung Tambora ini agar dilaksanakan setiap tahun sebagai promosi pariwisata di Bima, Dompu, dalam bentuk Festival Tambora yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat. Semua biar tahu dimana Dompu, dimana Bima, dimana NTB dan dimana Indonesia,” ujar Presiden Jokowi.

Selanjutnya Presiden Jokowi berpesan agar kawasan Taman Nasional Gunung Tambora sebagai aset agar dijaga dan dirawat supaya bisa lestari dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. “Saya minta agar ini dijaga dan dirawat jangan sampai ada yang rusak,” tutup Presiden Jokowi. Peresmian Taman Nasional Gunung Tambora ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Presiden Jokowi.

Kawasan Gunung Tambora berada di Pulau Sumbawa dan secara administratif terletak di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Ada zonasi wilayah seperti cagar alam berupa landscape alamiah yang harus dilindungi dan tidak boleh dijamah manusia kecuali untuk penelitian. Selain itu, zona suaka margasatwa yang banyak aneka ragam satwanya terutama burung atau jenis Aves. Zona lainnya ialah zona pemanfaatan wisata yang merupakan jasa lingkungan baik untuk wisata dan juga nanti bisa dilihat lagi bila banyak potensi listrik dari mikrohidro air terjun. Zona lainnya ialah zona taman buru. Total luas Taman Nasional Gunung Tambora seluruhnya adalah 71.644 Ha yang terdiri dari cagar alam seluas 23.840 Ha, suaka margasatwa seluas 21.674 Ha dan taman buru seluas 26.130 Ha.

Gunung Tambora menyimpan sejarah kedahsyatan letusan pada April 1815 dan berdampak ke seluruh penjuru dunia, dimana abu vulkaniknya menyebar hingga menggelap-gulitakan dunia, hingga setahun kemudian dunia mengalami tahun tanpa musim panas (year without summer). Acara Tambora Menyapa Dunia yang merupakan kegiatan menyambut 2 abad meletusnya Gunung Tambora tersebut digunakan sebagai momentum bagi Pemerintah NTB untuk menjaring wisatawan lokal maupun mancanegara dengan target dua juta pengunjung.

dikutip dari sumber http://ppid.dephut.go.id/berita_terkini/browse/73

Menteri LHK Tinjau Kesiapan Lokasi Peringatan Tambora Menyapa Dunia

Pushumas Kemenhut, Dompu : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya meninjau kesiapan lokasi peringatan “Tambora Menyapa Dunia” , Jumat (10/4) di kawasan Doro Ncanga, Dompu, Nusa Tenggara Barat. Kawasan Gunung Tambora yang sebelumnya berstatus cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru telah ditetapkan sebagai Taman Nasional melalui SK.111/MenLHK-II/2015 pada tanggal 7 April 2015 dan rencananya akan diresmikan secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo pada hari Sabtu (11/4) besok.

Kawasan Gunung Tambora berada di Pulau Sumbawa dengan luas 71.645,74 ha dan secara administratif terletak di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Peningkatan status kawasan Gunung Tambora menjadi Taman Nasional merupakan perwujudan dari kerja keras, komitmen dan dukungan semua pihak terhadap upaya konservasi di Indonesia. Kawasan konservasi Gunung Tambora memiliki keanekaragaman hayati (flora, fauna dan ekosistem) yang tinggi, potensi wisata serta pemanfaatan jasa lingkungan yang prospektif. Keunikan pesona lansekap alami Gunung Tambora menyimpan sejarah kedahsyatan letusan pada 200 tahun yang lalu. Gunung Tambora meletus dengan dahsyat pada April 1815 dan berdampak ke seluruh penjuru dunia, dimana abu vulkaniknya menyebar hingga menggelap-gulitakan dunia, hingga setahun kemudian dunia mengalami tahun tanpa musim panas (year without summer).

Menyambut 200 tahun meletusnya Gunung Tambora, telah dilaksanakan berbagai kegiatan sepeda dan lari lintas alam dengan mengajak para peserta untuk menikmati keindahan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa serta Gunung Tambora. Rangkaian acara yang diberi tajuk Tambora Menyapa Dunia tersebut dikemas guna menarik atensi dunia untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat lokal. Puncak peringatan 200 tahun Tambora Menyapa Dunia akan dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo dengan meresmikan kawasan Gunung Tambora sebagai Taman Nasional ke-51 di Indonesia.

Penanggung jawab berita: Menteri LHK Siti Nurbaya (08121116061)
dikutip dari sumber http://ppid.dephut.go.id/berita_terkini/browse/72 

Sabtu, 03 Januari 2015

Taman Nasional Bengkulu Memiskinkan Warga Lebong?

TEMPO.COJakarta - Bupati Lebong, Provinsi Bengkulu, Rosjonsyah mengeluhkan wilayahnya yang dikepung Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS). Menurut dia, taman nasional itu menjadi salah satu penyebab kemiskinan warganya. (Baca:Deforestasi Menyumbang Emisi Gas Karbon Terbesar).
"Kami diminta menjaga hutan, sementara rakyat miskin tidak dapat memanfaatkan sumber daya yang ada, ” kata Rosjonsyah, dalam acara konsolidasi implementasi REDD+ di Bengkulu, Rabu, 17 Desember 2014. Ia menuturkan, hanya 30 persen luas Kabupaten Lebong yang dapat dikelola masyarakat.

Rosjonsyah menganggap hal ini tidak adil. Seharusnya, kata Rosjonsyah, dunia internasional memberikan mereka kontribusi dari kompensasi menjaga hutan. (Baca:Konferensi Perubahan Iklim Sorot Korupsi Indonesia)

Dalam presentasinya, Rosjonsyah menjelaskan, Kabupaten Lebong memiliki luas 221 ribu hektare dengan 174 ribu jiwa penduduk. Dari luasan itu, terdapat 20,777 ribu hektare kawasan hutan lindung, 111 ribu hektare wilayah TNKS, 2.800 hektare suaka alam dan area peruntukkan lain 58 ribu hektare.

"Kehidupan masyarakat kami tergantung dengan hutan, saya tak dapat mencegah mereka sendirian,” ucapnya. Ia menyatakan kesanggupannya dalam melarang warga masuk ke hutan, jika skema penjualan karbon dijalankan dan pemerintahnya mendapatkan kompensasi. (Baca:Pengurangan Emisi di Indonesia Jadi Kiblat Dunia)
Rosjonsyah mengatakan ketidaksanggupan pemerintah daerah untuk membiayai penyelamatan TNKS, jika tidak ada bantuan dari pihak lain. Ia juga mengkritik keberadaan tapal batas TNKS yang mendesak ke permukiman hingga dapur warga.

Direktur Yayasan Akar Erwin Basyrin menyebutkan, konflik masyarakat dengan hutan kerap terjadi di Bengkulu. Berdasarkan catatan Akar, Provinsi Bengkulu memiliki 1.507 desa, sebanyak 620 desa masuk dalam kawasan hutan, termasuk taman nasional. (Baca:Sukses EmisiKarbon Pati Dibawa ke Konferensi Peru)
"Kita harus fair, hutan harus lestari dan masyarakat makmur, masyarakat sejahtera namun hutan rusak itu juga tak baik, bencana akan mengancam," ujarnya.

Ada pula, Asisten Ahli Kepala Badan Pengelola Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) Didy Wurdjianto mengatakan untuk mendapatkan kompensasi, Bengkulu harus menyiapkan kesepakatan kontrak dan kelengkapan lainnya untuk ikut dalam skema perdagangan karbon.

"Perangkatnya yang harus disiapkan, seperti membentuk semacam Satuan Tugas yang berkoordinasi dengan BPREDD+,” ujarnya. Setelah satgas terbentuk, kata Didy, barulah dilakukan kerja pengurangan emisi karbon. “Nanti akan dievaluasi dan dihitung berapa penurunan karbonnya, jadi tidak serta merta mendapatkan kompensasi.”

Didy mengapresiasi Bengkulu yang berinisiatif sendiri menurunkan laju emisi karbon sebesar 15,7 persen.


PHESI ESTER JULIKAWATI

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2014/12/18/061629296/Taman-Nasional-Bengkulu-Memiskinkan-Warga-Lebong?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed
KAMIS, 18 DESEMBER 2014 

Sabtu, 20 Desember 2014

PERUSAKAN HUTAN, PERCEPAT KEPUNAHAN BADAK JAWA

Oleh: Herman Fauzi

Project Java Rhino Study Conservation Area (JRSCA) atau Javanese Rhino Sanctuary (JRS) telah melakukan perusakan hutan konservasi di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Ratusan pohon local berumur ratusan tahun tumbang dibulldozer dan puluhan hektar hutan hancur selama Juli - Agustus 211. Setelah itu dilakukan clearing untuk pembangunan jalan sepanjang 27 kilometer dengan lebar badan jalan 9-10 meter dari Cilintang sampai Aermokla, Gunung Honje. Belum lagi penebangan akibat kesalahan jalur. Lebih 3 kilometer penebangan yang salah jalur ini dilakukan oleh pelaksana projek di beberapa tempat. Berbagai jenis kayu local yang ditebang itu: Laban (Vitetek pubescens), Sempur (Dillania Indica), Bungur (Laqerstremis spaciose), Heucit (Baccaurea javaica) dan Jati local (Tektana grandis). Sebagian pohon-pohon itu tergolong endemik. Namun kini kayu hasil tebangan itu satu persatu menghilang dari tempatnya.

LSM – Yayasan Badak Indonesia (Yabi) – dengan mengatasnamakan penyelamatan badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) telah pula membabat sedikitnya 40 hektar hutan yang dipadati tegakan langkap (Arengan obtusifolia), karena dianggap ancaman terhadap tanaman pakan badak jawa. Tetapi Jenis-jenis pohon lain yang hidup di sekitarnya ditebas pula. Proyek JRS/JRSCA teramat parsial sehingga mengabaikan factor ekologis dan keragaman hayati (biodiversity) yang memiliki hak yang sama untuk hidup di TNUK.

Seorang teman dari aktivis lingkungan, ketika melihat tingkat kerusakan hutan di areal project JRSCA/JRS nyaris pingsan. Dari mulutnya keluar kata-kata “biadab…!”. Hati saya pun tergores luka, karena formasi hutan yang tumbuh secara evolutif selama ratusan tahun dan telah memberikan kekayaan ekologis pada ekosistem kawasan tidak mungkin lagi tergantikan, kini hilang dalam waktu sekejap, demi proyek.

Hutan konservasi di Ujung Kulon ini merupakan warisan dunia dan fungsinya bukan hanya habitat badak jawa saja, tetapi rumah bagi 30 jenis mamalia, 21 jenis reptile, 17 jenis ampibia dan 270 jenis burung. Bahkan ia merupakan hutan hujan yang masih tersisa dan sekaligus merupakan habitat banteng (Bos javanicus), macan dahan (Pantera pardus), surili (Presbytis ayqula), anjing hutan (Cuon alpines), jaralang (Ratufa bicalor), owa (Hylobates moloch), rusa (Cervus timorensis), muncak (Muntiacus muncak), kancil (Tragulus javanicus), ajag (Cuon alpinus) dll. Namun di luar dugaan banyak orang, kini sebagian hutan di TNUK telah hancur, dan juah lebih berat pada tahun ini dibandingkan peladangan oleh penduduk pada 1980-an di kawasan Gunung Honje, Ujung Kulon.

Kerusakan hutan memberikan kontribusi besar terhadap kepunahan spesies satwa sejenis burung, ampibia dan serangga. Ketika beragam jenis vegetasi dihancurkan tak ada lagi produksi pakan yang dapat dikonsumsi oleh beberapa spesies satwa kecil dan sekaligus penciutan biodiversity. Selain itu deforestasi memberikan sumbangan terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Naifnya, para penebang hutan itu berpendapat, mereka telah memberikan pekerjaan kepada penduduk, dan kami akan menyelamkan badak jawa yang terancam punah. Padahal perusakan hutan mempercepat kepunahan beberapa spesies, dan ancaman terbesar bagi keselamatan satwa bercula satu itu.

Penolakan
Ada banyak alasan, mengapa kita harus menolak project JRSCA/JRS di TNUK. Pertama, projek tersebut teramat parsial sehingga mengenyampingkan spesies satwa dan tumbuhan lain di TNUK. Jangankan binatang, berbagai vegetasi yang tumbuh di kawasan tersebut ditebas. Jika projek ini dilanjutkan, ribuan satwa akan hidup tersingkir pada wilayah hutan yang menciut dan terfragmentasi. Itu terjadi karena kebutuhan areal projek lebih 4000 hektar, pada gilirannya akan mendorong banyak manusia merangsek ke kawasan tersebut, sehingga hutan bukan lagi habitat yang aman dan nyaman bagi satwa. Lalu kemana satwa-satwa itu akan pergi?, Tentu saja sebagian satwa akan lari ke berbagai sudut hutan. Bahkan satwa-satwa itu akan memasuki perkampungan penduduk, karena habitatnya di hutan terganggu, terkikis dan hancur. Bagi seekor muncak (Muntiacus muncak) tidak menjadi masalah, tapi bagi banteng (Bos javanicus) akan menghancurkan tanaman penduduk atau seekor macan tutul (Panthera pardus) tidak pantang untuk memangsa manusia.

Kedua, projek JRSCA/JRS tidak dilengkapi studi resiko yang komprehensif. Apakah pada habitat kedua badak jawa di Gunung Honje sudah diteliti tingkat kecukupan bahan pakan dalam jangka panjang? Perlu dicatat tanah di wilayah yang akan dipersiapkan menjadi secondary habitat badak jawa di Gunung Honje itu memiliki kesuburan yang rendah, karena bahan induk tanahnya asam. Jenis tanah di daerah ini variasi antara latosol coklat kekuning-kuningan, podsol merah-kuning, dan campuran grumusol, serta alluvial abu-abu, (IPB 1976). Kondisi tanah seperti ini memperlambat pertumbuhan vegetasi, kecuali mengubahnya secara paksa melalui zat kimia penyubur tanah, tetapi ini beresiko terhadap ekologi di kawasan konservasi. Betul badak Jawa pernah hidup di Gunung Honje, tetapi itu sebelum meletusnya Gunung Krakatau 1883. Tetapi ketika wilayah ini telah dikelilingi desa-desa – sekarang tidak kurang ada 14 desa yang berbatasan dengan TNUK -- dan hutan di kawasan ini telah dijamah penduduk, masih mungkinkah diharapkan dapat menjadi alternative bagi kehidupan badak jawa, yang sebagian lahannya dipadati rumput dan tanaman keras, dan Badak jawa bukan pemakan rumput dan penebang pohon.

Ketiga, pemagaran beraliran listrik beresiko besar bagi keselamatan badak jawa. Ketika gempa terjadi, atau wabah merajalela, baik berasal dari manusia, hewan maupun tumbuhan, maka badak jawa yang tidak bisa kemana-mana itu akan cepat mati. Sebagai aktivis lingkungan perlu memiliki kepekaan imaginative dan sensitivitas terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi bagi keselamatan satwa langka tersebut.

Keempat, JRSCA/JRS tidak memiliki analisis resiko ekologis, terutama dampak perubahan lingkungan. Di Semenanjung Ujung Kulon badak jawa lebih nyaman dan aman, karena jauh dari kemungkinan pencemaran. Di sini tingkat kerapatan vegatasi sangat tinggi, sehingga terhindar dari gangguan pencemaran. Tetapi di Gunung Hoinje potensi ancaman pencemaran amat terbuka dan cepat meresapi tanah, udara dan tumbuhan yang disalurkan melalui angin, udara dan air yang bersumber dari sawah dan permukiman.

Kelima, badak jawa memiliki sensivitas penciuman yang tajam dan tidak terbiasa hidup didekati satwa lain, apalagi oleh manusia. Ketika projek ini dilanjutkan dimana satwa langka itu dikurung kawat beraliran listrik, maka mau tidak mau akan banyak orang terdorong ingin melihat satwa bercula satu itu. Kondisi ini sangat kontra-produktif dengan keberadaan badak jawa. Tentu saja ia akan tertekan dan stress. Apakah ia dapat beradaptasi pada perubahan lingkungan yang makin tidak ramah itu? Inilah pentingnya studi resiko untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan rasional melalui research untuk mengukur tingkat kemampuan adaptasi prilaku badak jawa terhadap perubahan lingkungan. Karena itu diperlukan ahli badak jawa professional yang peka.

Keenam, suhu udara dan panas bumi di Gunung Honje berbeda dengan yang selama ini terjadi di Semenanjung Ujung Kulon. Perbedaannya terletak pada tingkat kerapatan vegetasi. Di Gunung Honje tingkat kerapatan vegetasi lebih longgar, karena sebagian pohon ditumbangkan lebih dahulu. Perbedaan suhu udara akan berpengaruh pada tingkat ketahanan dan kekebalan fisik bagi setiap satwa. Pengaruh tersebut dapat menurunnya selera makan, gairah jelajah dan kebiasaan lain, sehingga pada gilirannya mengakibatkan jatuh sakit. Ketika badak jawa sakit dalam lingkaran kawat beraliran listrik, rasanya tak akan ada yang tahu, yang makin lama makin acute dan hanya kematian yang membuatnya lebih damai dan tenang di alam sana, ketika alam Ujung Kulon bukan lagi tempat yang aman, nyaman dan mensejahterakan baginya.

Ketujuh, konsep projek JRSCA/JRS masih mentah dan belum teruji, baik secara metodologis, filosofis, etis, maupun ekologis. Reasoning yang lebih menonjol adalah pentingnya proyek sebagai reaksi atas fenomena-fenomena umum, suatu pendekatan induktif yang tentu saja sulit dapat menjelaskan problem fundamental tentang apa yang diderita badak jawa selama ini. Kelemahan pendekatan induktif adalah ketidaksanggupan memeberikan jawaban konkret tentang masalah-masalah obyektif sebagai ancaman pokok yang dihadapi, karena memang agak rumit. Selama ini informasi yang disajikan Yabi maupun Balai TNUK tentang populasi Badak jawa masih berdasarkan pada gejala-gejala umum yang sejak dulu metodologinya tidak mengalami kemajuan, hanya berkisar pada tapak, kotoran dan pemotretan secara kebetulan. Pengetahuan semacam ini kemudian diintrodusir ke dalam bentuk perencanaan yang tidak dibangun secara demokratis, dan terkesan dipaksakan, karena orientasi projek. Akuntabilitas teoritik dan metodologik meragukan, karena akurasi informasi tidak factual dan miskin analisis resiko. Kehidupan badak jawa sangat sensitive terhadap perubahan. Tanpa pengujian ulang, projek ini akan menyesatkan, karena dapat menjerumuskannya pada kepunahan.

Kedelapan, pelaksanaan project JRSCA/JRS telah melakukan pelanggaran terhadap UU/5/1990. Pasal 19 ayat 1, menjelaskan, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan. Kemudian Pasal 21 ayat 1 bagian (a) menjelaskan setiap orang dilarang mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati. Tetapi sebelumnya mereka malah menurunkan status kawasan dari zona inti kepada zona rimba. Padalah pasal 33 ayat 1 (UU/5/1990) mengatakan setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional. Malah JRSCA/JRS membangun jalan di lahan konservasi itu dari Cilintang hingga Aermokla. Tentu saja kegiatan ini mengakibatkan kerusakan ekosistem dan tergerusnya ratusan spesies oleh alat berat yang digunakan. Lagi-lagi kegiatan bodoh ini dilakukan tanpa studi resiko (amdal), dan diduga tanpa izin dari Kementerian Kehutanan. Kemudian UU/41/1999, pasal 50 ayat 3 huruf (b) menjelaskan setiap orang dilarang merambah kawasan. Penjelasan ayat tersebut adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Kemudian pada huruf (k) dijelaskan bahwa setiap orang dilarang membawa alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan.

Sembilan, TNUK rawan kebakaran hutan. Saat musim kering tiba, sampah-sampah hutan akan berserakan dan bertempelan pada kawat beraliran listrik dan menjadi masalah karena mudah tersulut, baik oleh korsleting listrik maupun benda panas lainnya. Jika terjadi kebakaran hutan, badak jawa tidak akan bisa pergi dan akan terpanggang oleh bara api, dan habislah riwayat satwa langka bercula satu itu di Ujung Kulon. Jika itu terjadi maka penduduk setempat dapat dengan mudah dituding menjadi kambing hitam.

Sepuluh, sebelum Ujung Kulon ditetapkan menjadi Taman Nasional pada bulan Mei 2004, di sekitar Gunung Honje telah ada masyarakat menggarap lahan dan turut andil dalam pelestarian kawasan konservasi itu. Tetapi project JRSCA menghancurkan kehidupan penduduk dimana puluhan hektar sawah dan kebun campuran serta ratusan pohon kelapa sebagai sumber pendapatan mereka dibulldozer tanpa ganti rugi yang wajar. Apalagi kalau pembangunan project tersebut dilanjutkan, maka akses masyarakat untuk bekerja di hutan akan berakhir dan itu berarti menambah deret pengangguran yang tidak terpikirkan melalui nalar sehat.

***
Penulis adalah Ketua Forum LSM Peduli Ujung Kulon

Ruang Hidup Orang Tengger Dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang Terbatas

Oleh: Ruddy Gustave

Siapa yang tidak kenal Gunung Bromo? Hampir semua orang pasti mengenal Gunung Bromo sebagai salah satu obyek wisata alam terindah di antara barisan Pegunungan Tengger, Provinsi Jawa Timur. Selain memiliki keindahan panorama alam yang indah kawasan Pegunungan Tengger tersebut menyimpan keanekaragaman kehidupan alam liar serta daya “magis” budaya komunitas Tengger. Alasan itulah kawasan Pegunungan Tengger ditetapkan pengelolaannya di bawah otoritas Pemerintah Pusat, Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

Keindahan dan keharmonisan di alam itu ternyata tidak seindah dan seharmonis yang berlangsung dalam hubungan sehari-hari antara pihak pengelolaan kawasan BTS dengan orang Tengger. Apabila dicermati dari posisi orang Tengger, maka hak-hak mereka itu “disetting”, atau diatur ruang kelolanya sejak kawasan BTS tersebut ditetapkan menjadi kawasan Perlindungan Alam.

Sejak kawasan BTS dikelola dalam model pelestarian alam atau taman nasional, dalam realitas sosial terdapat perbedaan tafsir konservasi antara pandangan komunitas Tengger dengan pemikiran pihak pengelola BTNBTS termasuk kelompok masyarakat yang peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup.

Orang Tengger itu umumnya kurang begitu paham menafsirkan kata konservasi modern, alasan itu pula menyebabkan mereka kurang begitu mempersoalkan kebijakan pengelolaan BTS dalam bentuk Taman Nasional tersebut. Sebab mereka sendiri punya keyakinan dalam kehidupan solidaritas Tengger menciptakan suasana hidup tenteram, tidak mau banyak resiko, dan tidak suka mengganggu atau mengusik orang lain, yang penting tetap mempertahankan pemikiran leluhur dan tanahnya secara turun-temurun. Sedang pengelolaan kawasan konservasi dalam model Taman Nasional sepenuhnya berpijak pada tafsir hukum positif sesuai bunyi Undang-undang yang berlaku.

Selanjutnya, sebagai contoh yang sering muncul dalam perbincangan diskusi permasalahan pengelolaan TNBTS ketika menyinggung hak komunitas Tengger maka bentuk pengakuan hak-hak mereka itu “disetting-diatur” dalam rumusan zona Pemanfaatan Tradisional. Zona Pemanfaatan Tradisional ditetapkan seluas 2.360 hektare berdasarkan Surat Keputusan Dirjen. PHPA No. 68/Kpts/Dj-VI/1998. Sementara di luar Zona Pemanfaatan Tradisional itu adalah Zona Inti dan zona Rimba dan zona Pemanfaatan Intensif yang merupakan otoritas Balai Taman Nasional. Menurut perkembangan terakhir, pihak Balai TNBTS melakukan rasionalisasi zonasi, hasilnya ada penambahan zona Religi seluas 99,81 hektare dan zona Khusus seluas 34,35 hektare.

Makin Tersudut

Benarkah ruang hidup orang-orang Tengger itu hanya sebatas zona Pemanfaatan Tradisional dan zona religi saja. Suka atau tidak suka akibat kebijakan zonasi Taman Nasional tersebut hubungan sosial dan ruang kelola orang Tengger pun terusik dan tersudut. Pertama-tama, posisi orang Tengger di kawasan Pegunungan Tengger harus terbagi menjadi orang Tengger dalam kawasan taman nasional dan orang Tengger yang berada di pinggir atau peyangga, di luar kawasan konservasi. Sementara pengelolaan zona Pemanfaatan Tradisional itu diutamakan kepada orang Tengger yang menetap di desa Ngadas dan Desa Ranupani sebagai desa posisinya yang berada dalam kawasan (enclave).

Meskipun tidak secara eksplisit mengatur warga desa yang posisinya di luar kawasan Taman Nasional tetapi ruang geraknya telah ditetapkan agar tidak leluasa masuk memanfaatkan sumberdaya hayati di dalam kawasan konservasi, kecuali untuk urusan ritual kepercayaan dan sebagai pemandu (guide) wisatawan masih diberikan dispensasi. Seterusnya, mereka diancam dan akan ditangkap jika mengambil sumberdaya hayati sekalipun itu adalah sumber penghidupannya, bahkan ranting pohon yang jatuh di atas tanah pun sama sekali tidak boleh disentuh dan diambil. Alasannya ruang itu adalah otoritas taman nasional dan dilindungi oleh Undang-undang Konservasi Sumberdaya Hayati.

Menurut pengamatan para peneliti sosial budaya bahwa sebaran orang Tengger tempatnya tersebar di sekitar Penggunan Tengger. Ayu Sutarto, salah seorang peneliti tradisi dari Universitas Jember menyebutkan dalam makalahnya yang disampaikan pada acara pembekalan Jelajah Budaya tahun 2006, terdapat sebanyak 17 “Desa Tengger” yang tersebar di wilayah empat kabupaten yaitu, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang.

Menurut Mulyadi, salah satu tokoh Tengger Desa Ngadas, mengatakan Sumber penghidupan orang Tengger itu tidak bisa dipisahkan dari sumberdaya hayati yang terdapat di kawasan BTS, dan pengetahuan pemanfaatan terhadap sumberdaya hayati itu telah diwariskan secara turun-temurun dan masih dipraktekan sampai hari ini. Selanjutnya ditambahkan, memang ada kekuatiran terhadap pengetahuan mereka tentang pemanfaatan sumberdaya hayati itu akan hilang seiring dengan perkembangan jaman dan makin tersudutnya orang Tengger karena kebijakan konservasi taman nasional tersebut.

Pengetahuan orang Tengger tentang pemanfaatan keanekaragaman sumberdaya hayati selain untuk kebutuhan pangan juga untuk tanaman obat-obatan. Karena itu orang Tengger dan kawasan BTS telah dipandang sebagai obyek dan surga bagi para peneliti baik itu dalam negeri maupun peneliti luar negeri. Sebuah studi tentang Etnobothani Jenis-jenis Tanaman Obat Pada Masyarakat Tengger yang dimuat dalam Jurnal Life Sciences, Volume 22, Desember 2010, mengungkap bahwa sistem pengetahuan tentang tumbuhan obat yang dipergunakan oleh komunitas Tengger di kawasan BTS tercatat sebanyak 118 jenis dan varietas tumbuhan obat. Jenis-Jenis tersebut dapat digunakan untuk menyembuhkan 60 gejala jenis penyakit. Selain itu, komunitas Tengger tidak hanya menggunakan tumbuhan tinggi sebagai obat, tetapi juga tumbuhan rendah seperti jamur dan lichen (Usneaceae).

Sayang, pengetahuan tentang tanaman obat itu makin kurang diminati generasi muda selain alasan hak akses atas sumberdaya hayati dibatasi, di sisi lain pengetahuan mereka secara perlahan-lahan diambil oleh para pengelola konservasionis dan para peneliti, alasannya atas nama hukum konservasi mereka berhak untuk mendapatkan akses dan memanfaatkan sumbedaya hayati di kawasan Taman Nasional BTS.

Apabila dilihat dari mantra-mantra yang diucapkan para dukun Tengger dan keyakinan komunitas orang Tengger sebetulnya mereka juga memiliki pengertian dan tujuan utama yang sama dengan definisi konservasi modern. Misalnya, kata kramat atau kata suci itu sama dengan pengertian kata dilarang dan dilindungi, diberlakukan terhadap beberapa Gunung dan lokasi tertentu termasuk juga tanaman dan binatang. Hanya saja orang Tengger nampaknya diposisikan sebagai “orang kalah” yang harus menerima pikiran dan keputusan ‘Sang Penguasa Konservasi’. Dengan demikian orang Tengger akan semakin sulit leluasa mengembangkan dirinya menjadi orang Tengger yang mandiri dan tak tergoyahkan.

Selasa, 16 September 2014

450 hektar kawasan Tengger Bromo terbakar

Probolinggo (ANTARA News) - Sekitar 450 hektar kawasan Taman Nasional Bromo Tengger (TNBTS) di Gunung Bromo Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, terbakar.

"Munculnya titik api ini diketahui pada Selasa (9/9) sore dan kebakaran di padang savana Gunung Bromo terus meluas hingga hari ini....kurang lebih 450 hektar," kata Kepala Balai Besar TNBTS Ayu Dewi Utari saat dihubungi dari Probolinggo, Kamis malam.

Menurut dia, kebakaran seluas 450 ha tersebut terdiri dari 100 ha padang savana di Gunung Bromo dan sekitar 350 ha merupakan kawasan di sekitar tebing dari lereng Watu Kutho hingga Watu Gede.

"Api dengan cepat membakar rumput dan pakis yang kering di padang savana karena embusan angin yang cukup kencang pada musim kemarau, sehingga padang savana yang merupakan habitat hewan di TNBTS terbakar seluas 100 ha," tuturnya.

Kebakaran dapat diatasi dan sejumlah titik api benar-benar padam pada pukul 17.00 WIB dengan bantuan semua pihak antara lain petugas TNBTS, masyarakat, TNI, Polri dengan total personel sekitar 1.000 orang.

"Alhamdulillah api bisa dipadamkan dengan sempurna dan semoga tidak ada bara api yang tersisa akibat embusan angin kencang di kawasan tersebut sehingga lahan TNBTS yang terbakar tidak semakin luas," paparnya.

Petugas memadamkan sejumlah titik api dengan peralatan seadanya yakni membuat sekat bakar dan menyiram lidah api dengan peralatan pemadam kebakaran dan jet shooter, serta mematikan api dengan tanah yang basah (gepyok).

"Kami terus melakukan pemantauan, agar tidak ada lagi bara api yang menyala karena padang savana di Bromo mudah terbakar pada saat musim kemarau akibat kelalaian manusia," katanya.

Sejauh ini, kata dia, penyebab kebakaran diduga karena kelalaian para pencari rumput di padang savana Gunung Bromo yang membuang puntung rokok sembarangan atau menyalakan api tidak dimatikan dengan sempurna hingga kebakaran merembet ke tebing.

"TNBTS sudah memasang papan peringatan dan larangan kepada pengunjung atau masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak membuat api unggun, atau kegiatan lain yang bisa memicu kebakaran selama musim kemarau," ujarnya.
Editor: Suryanto
Berita ini dikutip dari http://www.antaranews.com/berita/453134/450-hektar-kawasan-tengger-bromo-terbakar

Senin, 23 Desember 2013

Rumah Masyarakat Adat DIbakar di TNBSS

BENGKULU, KOMPAS.com - Sebanyak empat rumah milik masyarakat Suku Semende, Dusun Lama, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Bengkulu, yang tinggal di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dibakar petugas gabungan. 

"Iya sudah ada empat rumah warga dibakar, sementara kami diundang dialog dengan petugas," kata warga setempat, Midi, Minggu (22/12/2013).


Petugas gabungan itu berjumlah 181 personel terdiri atas jajaran Polres Kaur, Satpol pp, Polisi hutan, dan pihak TNBBS.


Midi menceritakan kemarin petugas telah membakar dua talang (kebun), enam pondok dibakar milik warga namun bukan milik masyarakat adat setempat, namun hari ini pembakaran dilakukan tepat di wilayah masyarakat adat, Talang Cemara.


Awalnya, menurut Midi, petugas mengundang masyarakat adat untuk berdialog di sebuah tempat yang jauh dari permukiman warga, namun pada saat dialog digelar mendadak asap membumbung tinggi dari pemukiman warga ternyata petugas diam-diam membakar permukiman pada saat mereka sedang berdialog.


Kondisi ini memicu ketegangan warga sehingga terjadi bentrok antara petugas dan warga, petugas menodongkan senjata kepada wara tersebut.


Sementara itu, Kepala Balai TNBBS Jhon Kennedy ketika dihubungi membantah pihaknya melakukan pembakaran di wilayah itu. "Kami melakukan pendekatan persuasif tidak ada pembakaran itu, anda bisa lihat aja sendiri," kata Jhon Kennedy.


Petugas lapangan TNBBS menyebutkan tidak benar ada masyarakat adat di wilayah itu karena sebagian besar berasal dari Jawa Barat. "Masyarakat adat tidak ada karena perambah itu berasal dari Jawa dan mereka telah kita suruh pindah," ujar Aji salah seorang petugas dari TNBBS.


Midi menceritakan mereka bukanlah perambah seperti yang dituduhkan petugas, mereka adalah masyarakat asli wilayah tersebut.


Ia menceritakan, sejarah Suku Semendo menempati wilayah itu. Dia mengakatakan wilayah mereka itu dinamakan Dusun Lamo sejak 1819 lalu. Pada tahun 1943 puluhan masyarakat adat tersebut terpaksa pindah karena terkena wabah penyakit menular.


Masyarakat Semendo pun menyebar ke banyak tempat, sampai pada tahun 1997 keturunan masyarakat Suku Semendo kembali ke wilayah itu. Namun, masalah muncul karena tahun 1982 pemerintah menetapkan wilayah tinggal masyarakat itu sebagai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).


Sementara itu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Bengkulu, membenarkan bahwa dari beberapa tlang (perkebunan) warga itu terdapat satu talang, tepatnya di Talang Cemara adalah masyarakat adat suku Semende asli wilayah itu yang menempati lokasi sejak tahun 1819.


"Mereka telah lama menempati wilayah itu namun karena terkena wabah penyakit mereka turun, lalu naik lagi, namun pada saat mereka kembali ke lokasi tersebut pemerintah telah menetapkan wilayah itu sebagai taman nasional," kata pengurus AMAN Bengkulu, Defri.

Sumber: Penulis Kontributor Bengkulu, Firmansyah Minggi, 22 Desember 2013,
Editor : Glori K. Wadrianto